Peternakan Kambing Ottawa di Bandul Gagal Total

Proyek peternakan kambing jenis Ottawa di Desa Bandul Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu warisan Kabupaten Bengkalis. Saat ini kondisinya menyedihkan, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut boleh dikatakan gagal total, budidaya tidak berjalan dan malahan saat ini jumlah kambingnya hanya tinggal beberapa ekor saja.

Budidaya kambing jenis Ottawa itu dilaksanakan Pemkab Bengkalis dahulunya sekitar tahun 2003 dan 2004. Awalnya budidaya kambing Ottawa diperuntukkan bagi masyarakat peternak di Desa Bandul dan Kecamatan Merbau umumnya, tapi lagi-lagi Pemkab Bengkalis salah perencanaan.

''Waktu berkunjung ke Bandul beberapa waktu lalu, kambing yang tersisa hanya beberapa ekor saja lagi, dari seribu ekor yang sebelumnya didatangkan untuk budidaya. Mayoritas kambing yang hidup sudah kurus-kurus, kemudian rencana awal untuk dikembangbiakkan oleh masyarakat ternyata hasilnya nihil sampai sekarang,'' kata Basiran, Anggota DPRD Kepulauan Meranti asal Merbau.

Politisi dari Partai Gerindra itu menyebutkan, bahwa tidak ada satupun masyarakat di kecamatan merbau yang merasakan dampak positif dari peternakan tersebut. Basiran mengingatkan Pemkab Kepulauan Meranti nantinya, agar tidak menerima pelimpahan aset bermasalah, termasyuk proyek budidaya kambing Ottawa itu sendiri.

''Kalau tidak salah anggaran yang tersedot untuk membuat kandang serta bibit kambingnya mencapai Rp 3 miliar. Hasilnya memang tidak ada sama sekali sampai sekarang dan kalau nanti dilimpahkan oleh Bengkalis, Pemkab Kepulauan Meranti harus menolaknya,'' tegas Basiran.

Ditambahkan Basiran, di lokasi peternakan yang tersisa hanya beberapa ekor kambing saja, dan kondisinya sudah kurus-kurus akibat tidak terurus. Apalagi lokasi kandang yang megah dari beton dengan atap seng itu berada di dekat laut, dan ketika pasang naik kandang digenangi oleh air laut.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, via sms tidak ada balasannya. Terkesan Pemkab Bengkalis sampai sekarang lepas tangan soal keberadaan proyek gagal di Desa Bandul tersebut.

Sementara itu Sekretaris Camat Merbau, Duriat ketika dihubungi soal peternakan tersebut, mengaku bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Proyek itu ulasnya, berada di bawah Kabupaten Bengkalis dahulunya, dan jelas sekarang ini akan dilakukan evalusi terlebih dahulu sebelum masuk dalam aset Pemkab Kepulauan Meranti.
''Nanti saat rakor dengan Bupati akan kita sampaikan soal peternakan kambing yang  sekarang hanya tinggal kandang dan beberapa ekor kambing yang sudah kurus-kurus. Tentunya Pemkab Kepulauan Meranti akan selektif dalam menerima pelimpahan aset dari Bengkalis, karena peternakan itu sampai sekarang dari laporan masyarakat memang tidak pernah berjalan, akibat kambingnya mati,'' ujar Duriat menjelaskan.

Pandangan Terhadap Proyek 

Apapun yang terjadi dengan proyek ini pada dasarnya masa lalu. Sekarang, kita sama sama tahu pada masa itu, tidak satu dua proyek yang asal jadi di Bengkalis. Alhamdulillah Bupati Bengkalis sekarang, menyadari hal ini. Setidaknya beberapa proyek sudah dilakukan audit internal sampai aset aset di Meranti untuk diburu.  Tindakan anggota dewan yang menilai proyek ini gagal, sah sah saja. Tapi jangan kondisi ini dipolitisir  untuk mencari keuntungan karena tidak ada gunanya. Pelaku proyek tentu saja tidak ada di Meranti. Saling lempar kesalahan bukan menyelesaikan keadaan. 

Proyek ini selayaknya menjadi pelajaran. Jika terjadi kekurangan, setidaknya dicarikan jalan keluarnya. Proyek pengembangan kambing ini sangat bagus. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bahkan memproyeksikan untuk melakukan swasembada kambing dari Riau. Hal ini mengingat selama ini keperluan dan ketergantungan daging kambing di Riau sangat besar. Potensi pasarnya menjanjikan. Apalagi, selama ini, Riau selalu dijadikan pintu masuk perdagangan kambing ke luar negeri. Permintaan daging dari luar negeri terutama Malaysia dari Riau sangat besar. Skenarinya, harus diproyeksikan untuk swasembada kambing. 

Kegagalan proyek di Bandul karena pengawasan dan ilmu budidaya yang tidak begitu dipahami petani. selain itu, a petani yang melakukan proyek ini pun hanya beberapa saja dari masyarakat tempatan, malah banyak petani yang didatangkan dari daerah luar. Saat penulis berkunjung, tidak sedikit keluhan petani ternak kambing ini. Mereka mengaku bimbingan dari penyuluh sangat minim. Pakan yang tersedia juga tidak sesuai dengan pakan yang layak untuk ternak ini. (*)

   

 

selengkapnya......

PULAU PADANG PUSAT LISTRIK DI MERANTI

Direktur Utama PT RIC Rida K Liamsi melakukan Mou dengan PT PGN terkait pasokan gas ke Riau. Disaksikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan Dirjen BPMIGAS Evita Legowo. MoU ini sebelumnya berkat pertemuan BPMIGAS dan PT RIAU membincangkan pasokan gas

Pulau Padang di Kecamatan Merbau yang terdiri dari beberapa Desa, yakni Desa Tanjung Padang, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Bandul dan Desa Selat Akar, direncanakan akan dijadikan pusat energi listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana tersebut dituangkannya dalam visi dan misinya dalam membangun kabupaten berjuluk Tanah Jantan ini.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Msi mengatakan, daerah tersebut memiliki sumber energi listrik itu akan diserap dari potensi gas yang terdapat di Pulau Padang Kepulauan Meranti yang berseberangan dengan Kabupaten Siak.

"Sangat banyak sumber gas yang terdapat di Pulau Padang. Potensi tersebut nantinya sangat cocok di jadikan sebagai sumber energi listrik Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau PLTG," kata Bupati.

Dilanjutkan Bupati, saat ini kondisi ketersediaan listrik menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Terutama upaya pelayanan, baik itu pelayanan kepada masyarakat, investor dan lainnya. Saat ini PLN ranting Selatpanjang masih memperoleh subsidi dari Pemkab Kepulauan Meranti agar kebutuhan listrik di Selatpanjang terpenuhi. Namun nanti kedepan diharapkan tidak dilakukan subsidi lagi.

"Karena dengan potensi yang ada di Pulau Padang, diharapkan kondisi minimnya pelayanan listrik di Kepulauan Meranti bisa teratasi secara bertahap," sebut Irwan.

Ditambahkan Bupati, potensi gas yang terdapat di Pulau Padang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Diakui Bupati, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Energi Mega Persada atau EMP (eks PT Kondur) yang merupakan perusahaan yang mengeksploitasi minyak di sana.

"Pada dasarnya PT EMP siap membentu terhadap keinginan itu. Dengan dibuatnya menjadi sumber energi listrik nantinya, jika disesuaikan dengan ketersediaan sumber gas yang ada di sana, maka akan tercukupi ketersediaan listrik sekitar lebih kurang untuk tiga pulau di Kepulauan Meranti ini," jelas Irwan.

Sepengetahuan penulis, proyek listrik di Meranti masuk dalam proyeksi program PLN Riau Kepri, itu antara lain PLTU 2x7 MW Selatpanjang sekarang sudah ditangani PT. Bousted Maxitherm Indtrs, target opresi proyek ini pada 2010 akan selesai. Kemudian sewa PLTD MFO 1x6 MW di Selatpanjang, saat ini juga proses Pelelangan, rencana operasi ditargetkan tahun ini. Tapi tidak tahu seperti apa perkembangan proyek ini sekarang. Sementara mega proyek listri di Bengkalis yakni PLTD MFO 1x6 MW Bengkalis, yang masih proses pelelangan, Rdan PLTU 2x10 MW Bengkalis, PT. Modaco Enersys, maksimum operasi 2010 ini mungkin proyeknya di Pulau Padang. Pernah penulis langsung tanyakan Kepada Kabid listrik Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Riau Abdi Haro, terkait listrik di Pulau Padang ini, kendalanya saat itu adalah pembebasan lahan yang belum usai. Alasann ini sepengetahuan penulis tidak masuk akal, masalahnya masyarakat tempatan saat ini memang membutuhkan listrik dan kondisi lahan di wilayah Pulau Padang penulis piker sangat mudah untuk dikompromikan kepada masyarakat. Dengan komitmen Bupati baru ini, semoga proyek elektrifikasi listrik ini segera di selesaikan.

Apalagi, memang ada scenario mega proyek PLTU di Pulau Padang itu dikolaborasi dengan operasi PT Kondur Petrolium yang menghasilkan gas. Artinya jika gas dari perusahaan minyak yang beropresi diokondur itu dilakukan rencananya juga selain untuk membantu lifting juga untuk masyarakat. Kemungkinan besar mega proyek pembangunan listrik ini bisa dilakukan, sebab dalam agenda besar Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) untuk penyediaan gas akan diprioritaskan untuk perusahaan minyak yang melakukan ekplorasi. Jadi kalau rencana gas untuk lifting bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik masyarakat. Suatu ketika perusahaan tempat penulis bekerja PT Riau Invesment Corporation (RIC) pernah mendatangkan Dirjen BPMIGAS Elita Legowo untuk mempertanyakan pasokan gas ke Riau. Saat itu terungkat, BPMIGAS menyetujui scenario pemanfaatkan gas yang diperuntukkan lifting minyak juga dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Ini mengarahkan penggunaan gas yang dieksplorasi PT Kondur Petrolium untuk mengalokasikan untuk pemanfaatan listrik masyarakat. Semoga saja ini berhasil!

selengkapnya......

Membaca Peluang Ekonomi Kabupaten Meranti

(Menuju Kawasan Hinterland FTZ dan Transito Perdagangan)
 
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru, dibentuk berdasarkan UU No 12/2009. Merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, memiliki 5 kecamatan dengan luas mencapai 3.707.84 km2.

Kabupaten termuda ini, secara geografis, berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Melaka di dua negara yakni Malaysia dan Singapura, serta secara alamiah sudah menjadi daerah hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Tanjungbalai Karimun.

Posisi ini menjadikan peluang bagi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan potensi ekonominya ke depan. Sebagai garda terdepan untuk Provinsi Riau dalam membuat simpul ekonomi di kawasan pesisir.

Kabupaten Kepulauan Meranti bisa menjadi kabupaten yang memiliki peranan penting sebagai hinterland jalur strategis antara Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dijadikan FTZ di dua kota di Kepri yakni Batam dan Tanjungbalai Karimun, setidaknya menjadikan kawasan ini salah satu penunjang FTZ tersebut, apalagi kawasan ini bisa menghubungkan jalur darat perdagangan dari Pulau Sumatera dan Jawa.

Untuk mewujudkanya, dengan posisi strategis sebagai kawasan interkoneksi, maka ke depan perlu ditunjang infrastruktur perhubungan yang memadai.

Selain pelayaran, yang perlu disiapkan adalah jalur transportasi darat. Pengembangan infrastuktur jalan darat menjadi alternatif penting untuk membuka isolasi daerah dan pulau-pulau di Meranti.

Jika ini berhasil, maka akan terbuka juga interkoneksi jalan darat lintas provinsi antara Riau dan Kepulauan Riau. Jalan lintas provinsi dua kawasan ini memungkinkan untuk diwacanakan menjadi jalan nasional. Posisi yang strategis untuk membuka jalur lintas Riau dan Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Sebenarnya, Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau sudah mewacanakan untuk penyatuan Pulau Sumatera, melalui Meranti sebagai jalur penghubung antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Skenario untuk mempersatukan pulau ini sangat penting. Ini berdasarkan kondisi Meranti yang merupakan rangkaian pulau, dan satu-satunya jalan adalah menyatukan pulau,.

Setidaknya di Meranti dibutuhkan pembangunan infrastruktur jembatan dengan total panjang 15.100 meter. Dengan asumsi perlu lima jembatan penyeberangan. Di antaranya; jembatan Sungai Rawa-Meng-kikip, panjang 5.500 meter; jembatan Kampung Balak-Meranti Bunting, panjang 2.200 meter; jembatan Insit-Bantar, panjang 3.500 meter; jembatan Ketapang-Pelantai, panjang 600 meter; jembatan Ketamputih (Bengkalis)-Dakal, panjang 3.500 meter.

Selain itu, interkoneksi pulau antara Riau dan Kepulauan Riau juga sudah ada. Melalui Desa Tanjung Samak di Pulau Rangsang dengan Tanjungbalai Karimun. Kawasan ini bisa dijadikan jalur lintas provinsi. Letak dua kawasan ini dekat.

Bahkan jalur transportasi laut dua kawasan ini sudah lancar. Skenario untuk membuka simpul Meranti akan memberikan dampak yang besar. Pasalnya, Kepri, satu sisi sudah terbentuk sebagai daerah tujuan investasi. Berbagai industri menjamur di Batam, Balai Karimun dan daerah daerah hinterland lainnya di Kepri. Sedangkan Riau, merupakan daerah yang sangat kaya akan material untuk berbagai kebutuhan industri.

Tersedia berbagai industri minyak dan gas (migas) dan energi fosil lain seperti batu bara. Tidak hanya itu, material lain juga banyak, seperti minyak nabati olahan sawit, kertas, dan hasil kebun lain, seperti kelapa, karet dan lain lain.

Dibukanya akses dua daerah ini, akan membuka simpul ekonomi baru yang kuat dan terpadu. Investasi jangka panjang yang mungkin membuat daerah ini lebih gemilang. Apalagi, Riau dan Kepulauan Riau sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole) dan menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) untuk beragam kegiatan ekonomi.

Posisi penyatuan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk interkoneksi menjadi simpul kunci. Memanfatkan peluang strategis potensi Kepulauan Meranti sebagai daearah hinterlend, akan menunjang posisinya sebagai daerah transito perdagangan. Mungkin ini juga alasan bupati pertama Meranti, Irwan Nasir menasbihkan visi misi pembangunan Kabupaten Meranti ke depan, untuk mewujudkan sebagai pusat niaga.

Setidaknya selama ini yang terjadi, jalur keluar-masuknya barang-barang perdagangan dari Kepulauan dan penetrasi barang luar negeri, banyak yang beredar di Meranti. Sebaliknya barang-barang yang masuk dari Sumatera Barat, Medan dan lain-lain yang masuk ke Kepulauan Riau sebagian masuk melalui Meranti. Kawasan ini secara alamiah sudah terbentuk sebagai kawasan transito perdagangan dan secara strategis berada di hinterland FTZ kawasan industri.

Memang, posisinya sebagai kabupaten yang berada di jalur lintas antar negara, memiliki beragam sensitivitas. Satu sisi, untuk peredaran barang ilegal memang sangat mungkin terjadi. Tapi sisi lain, keuntungan di jalur strategis adalah mudahnya melakukan penetrasi penyebaran arus barang dengan pasar yang terbuka.

Dua sisi yang ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) di kawasan itu. Untuk itu berbagai strategi yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan adalah:

Pertama, menyiapkan SDM yang berdaya saing, yang mempu memanfaatkan potensi daerah dan mampu mengambil peluang untuk pemenuhan kebutuhan di kawasan industri. Kedua, mensinergikan pelaku usaha tempatan, agar menjadi enterprenuer yang lebih egaliter, mampu bersaing dengan produk luar serta mampu melakukan penetrasi usaha untuk kebutuhan pasar luar negeri dan daerah hinterland.

Ketiga, mampu mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi investasi di Kabupaten Meranti sebagai cara untuk akselerasi membuka isolasi dan jarak antara dua kawasan pertumbuhan ekonomi yakni Riau dan Kepulauan Riau.

Keempat, mampu mensinergikan peluang dan isu strategis posisi Kepulauan Meranti agar menjadi bagian kepentingan pembangunan ekonomi untuk kawasan Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Usaha yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memang tidak mudah.

Meskipun banyak potensi SDA yang belum tergarap, kondisi Kabupaten Meranti memang butuh pembenahan. Informasi yang dihimpun Balitbang Riau, dari data olahan tahun 2009, sekitar 26,56 persen infrastruktur jalan di Meranti yang baik, 8,22 persen kondisinya sedang, 41,87 persen mengalami kerusakan dan 23,35 persen mengalami rusak parah. Peta SDM, 41,78 persen tidak punya ijazah, 24,65 persen tamat SD, 14,22 persen tamat SLTP, 15,84 persen tamat SLTA, 1,93 persen, tamat D1-D3, 0,76 persen S1 dan 0,83 persen S2 dan S3. Kondisi penduduk, dari 45.559 jumlah rumah tangga, sekitar 15.876 atau sekitar 34,85 persen Rumah Tangga Miskin. Dan dari 73 desa dan kelurahan, 59 desa atau 80,82 persen kategori Desa Tertinggal.

Peta ini menggelitik kita, setidaknya selama ini, ketika isolasi pulau-pulau di Meranti masih sulit. Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti terkepung dengan keterbelakangan. Salah satu cara strategis adalah, mengupayakan, membuka jalur interkoneksi dan isolasi jalur darat.

Ini untuk mimpi Meranti, sebagai pulau jantan, daerah hinterland FTZ yang strategis, dan memimpikan sebagai kawasan transito dagang yang riuh dan ramai. Semoga.***

Suprapto, alumni Universitas Riau, asal Desa Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti. Juga pengelola Blog Bangasbersorak.blogspot.com

Saat ini aktif di Divisi Multimedia Riau Investment Corp (RIC). Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di Riau Pos, Kamis (23/9/2010).

selengkapnya......

Catatan Sejarah: Bupati Pertama Kabupaten Kepulauan Meranti

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di empat kabupaten dan kota di Riau mencatat sejarah yang tidak dilupakan. Salah satunya untuk pertama kali, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah suksesi demokratis berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Meranti, sebagai hakim pelaksanaan Pemilukada Meranti menetapkan, pasangan Irwan Nasir Masrul Kasmy menjadi bupati pertama, di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu. Irwan
(Foto: Bupati Meranti pertama: IRwan Nasir dan keluarga, doc pribadi)
yang dijagokan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Meraih 28. 086 atau 34,6 persen suara, mengalahkan kandidat lainnya.

Banyak harapan. Visi misi yang akan dibawa dua pemimpin adalah untuk menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul. Sementara misinya, melakukan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif. Menurunkan tingkat kemiskinan, melalui swasembada hasil tani, perikanan dan ternak, serta meningkatkan kualitas kesehatan, kulitas SDM, listrik dan Air bersih, dan lain-lain.
Visi misi yang diusung memang selaras dengan persoalan dasar daerah. Dari data Balitbang Prov Riau, tahun 2009, jumlah penduduk Meranti mencapai 216.329 orang, jumlah rumah tangga di Meranti mencapai 45.559 Rumah tangga, sekitar 34,85 persen merupakan rumah tangga miskin. Bahkan jumlah Desa yakni mencapai 73 Desa, sekitar 59 Desa atau 80,82 persen termasuk Desa tertinggal. Peta SDM di Meranti. Tidak punya Ijazah (41, 78 persen), SD/MI/Sederajat (24,65 persen), SLTP/MTS/Sederajat (14,22 persen), SMU/MA/SMK/ Sederajat (15,84 persen), D1/D2/D3 (1,93%), D4/S1 (0,76 persen), S2/S3 (0,83 persen). Ini persoalan besar, untuk dicarikan jalan keluar.
Infrastruktur (Jalan, air bersih, listrik: merupakan infrastuktur dasar masih menjadi masalah): Tingkat elektrifikasi listrik masih rendah. Sudah ada 27 pembangkit listrik, jumlah daya yang terpasang 17,620 yang operasi baru 6.877. Jumlah calon pelanggan mencapai 4.838 daftar tunggu yang belum berlistrik. Ini belum lagi dikaitkan persoalan biaya operasional listrik yang mahal, karena masih menggunakan BBM. Persoalan ini bisa dicarikan jalan keluar lain, Meranti merupakan daerah penghasil gas, yang dieksplorasi PT Kondur Petrolium, bergaining daerah perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan gas, sebagai energi yang lebih murah untuk masyarakat.
Kondisi jalan: Baik hanya sekitar 26,56 persen, sedang 8.22 persen, Rusak mencapai 41,87 persen dan rusak berat mencapai 23,35 persen. Menjadikan Meranti sebagai pusat niaga, hal yang harus dibenahi adalah dermaga, sebagai pintu keluar masuk barang. Tapi persoalanya, Pelabuhan umum di Meranti masih tercatat belum memadai, tidak ada pemisaha penumpang domestik dan internasional, Pelabuhan rakyat belum ada dan pelabuhan barang masih belum memadai.
Membangun Meranti kedepan, tidak hanya butuh kerja keras, tapi juga kesalehan pribadi untuk benar benar membangun kampung yang memang masih butuh banyak pembenahan. Tidak hanya mengekplorasi potensi yang sudah ada, memuat isu isu nasional untuk kepentingan daerah juga merupakan bagaian strategis untuk bisa dimanfaatkan membangun Meranti. Seperti yang dicanangkan Bupati baru-baru ini, penulis melihat ini kelihaian Bupati melihat potensi, salah satunya memperjuangkan kesejahteraan untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Meranti sangat berkepentingan, jumlah KAT di Meranti cukup besar. Perlu diperjuangkan, karena kantong kemiskinan terbesar juga pada komunitas ini.
Seperti disebutkan Bupati, KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar di sejumlah desa di lima kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka masih hidup terisolasi dan belum berbaur dengan masyarakat umum. Mereka masih hidup dengan pola serba tradisional dan tertinggal tak hanya dalam segi ekonomi menyangkut mata pencarian, melainkan juga dalam bidang pendidikan, kesehatan dan termasuk pula rumah layak huni.
Tiap tahun penganggaran dari pusat untuk KAT terus ada. Tahun 2009, alokasi dana APBN untuk dekonsentrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Riau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2007 anggaran pemerintah mencapai Rp 2,7 miliar, 2008 mencapai 2,3 miliar dan 2009 ini naik menjadi Rp 2,8 miliar lebih. Anggaran untuk pemberdayaan KAT seperti sertifikasi lahan, pembangunan ramah, pembuatan sarana air bersih dan beberapa kegiatan pembangunan lain.(Tapi realisasinya, wallauhua’lam).
Peran daerah untuk memperjuangkan sangat penting. Komunitas yang tersisa tersebut perlu diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidupnya. Tahun 2009, dari sekitar 11.988 populasi KAT di Riau yang belum diberdayakan sebanyak 8.719 populasi. Meranti, dulu masuk Bengkalis, tahun 2009 KAT di Bengkalis 5.516 populasi yang belum diberdayakan.

Baru-baru ini, penulis bersama Bapak Taslim Prawira, secara swadaya membantu masyarakat KAT yang masuk Islam di Desa Selat Akar, Merbau. Dengar cerita, untuk bantuan rumah, tahun ini, untuk suku Asli, katanya, akan dibantu, tapi untuk KAT baru dua, selebihnya untuk masyarakat miskin lain. Padahal mereka ini prioritas.

Terlepas dari itu, persoalan Meranti masih sangat besar, banyak lagi hal yang harus dibenahi. Semoga bupati terpilih, dirindhoi Allah dan mampu mengemban amanah yang mulia ini. Amin.(*) (Es beno, bangasbersorak)

selengkapnya......