Peternakan Kambing Ottawa di Bandul Gagal Total

Proyek peternakan kambing jenis Ottawa di Desa Bandul Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu warisan Kabupaten Bengkalis. Saat ini kondisinya menyedihkan, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut boleh dikatakan gagal total, budidaya tidak berjalan dan malahan saat ini jumlah kambingnya hanya tinggal beberapa ekor saja.

Budidaya kambing jenis Ottawa itu dilaksanakan Pemkab Bengkalis dahulunya sekitar tahun 2003 dan 2004. Awalnya budidaya kambing Ottawa diperuntukkan bagi masyarakat peternak di Desa Bandul dan Kecamatan Merbau umumnya, tapi lagi-lagi Pemkab Bengkalis salah perencanaan.

''Waktu berkunjung ke Bandul beberapa waktu lalu, kambing yang tersisa hanya beberapa ekor saja lagi, dari seribu ekor yang sebelumnya didatangkan untuk budidaya. Mayoritas kambing yang hidup sudah kurus-kurus, kemudian rencana awal untuk dikembangbiakkan oleh masyarakat ternyata hasilnya nihil sampai sekarang,'' kata Basiran, Anggota DPRD Kepulauan Meranti asal Merbau.

Politisi dari Partai Gerindra itu menyebutkan, bahwa tidak ada satupun masyarakat di kecamatan merbau yang merasakan dampak positif dari peternakan tersebut. Basiran mengingatkan Pemkab Kepulauan Meranti nantinya, agar tidak menerima pelimpahan aset bermasalah, termasyuk proyek budidaya kambing Ottawa itu sendiri.

''Kalau tidak salah anggaran yang tersedot untuk membuat kandang serta bibit kambingnya mencapai Rp 3 miliar. Hasilnya memang tidak ada sama sekali sampai sekarang dan kalau nanti dilimpahkan oleh Bengkalis, Pemkab Kepulauan Meranti harus menolaknya,'' tegas Basiran.

Ditambahkan Basiran, di lokasi peternakan yang tersisa hanya beberapa ekor kambing saja, dan kondisinya sudah kurus-kurus akibat tidak terurus. Apalagi lokasi kandang yang megah dari beton dengan atap seng itu berada di dekat laut, dan ketika pasang naik kandang digenangi oleh air laut.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, via sms tidak ada balasannya. Terkesan Pemkab Bengkalis sampai sekarang lepas tangan soal keberadaan proyek gagal di Desa Bandul tersebut.

Sementara itu Sekretaris Camat Merbau, Duriat ketika dihubungi soal peternakan tersebut, mengaku bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Proyek itu ulasnya, berada di bawah Kabupaten Bengkalis dahulunya, dan jelas sekarang ini akan dilakukan evalusi terlebih dahulu sebelum masuk dalam aset Pemkab Kepulauan Meranti.
''Nanti saat rakor dengan Bupati akan kita sampaikan soal peternakan kambing yang  sekarang hanya tinggal kandang dan beberapa ekor kambing yang sudah kurus-kurus. Tentunya Pemkab Kepulauan Meranti akan selektif dalam menerima pelimpahan aset dari Bengkalis, karena peternakan itu sampai sekarang dari laporan masyarakat memang tidak pernah berjalan, akibat kambingnya mati,'' ujar Duriat menjelaskan.

Pandangan Terhadap Proyek 

Apapun yang terjadi dengan proyek ini pada dasarnya masa lalu. Sekarang, kita sama sama tahu pada masa itu, tidak satu dua proyek yang asal jadi di Bengkalis. Alhamdulillah Bupati Bengkalis sekarang, menyadari hal ini. Setidaknya beberapa proyek sudah dilakukan audit internal sampai aset aset di Meranti untuk diburu.  Tindakan anggota dewan yang menilai proyek ini gagal, sah sah saja. Tapi jangan kondisi ini dipolitisir  untuk mencari keuntungan karena tidak ada gunanya. Pelaku proyek tentu saja tidak ada di Meranti. Saling lempar kesalahan bukan menyelesaikan keadaan. 

Proyek ini selayaknya menjadi pelajaran. Jika terjadi kekurangan, setidaknya dicarikan jalan keluarnya. Proyek pengembangan kambing ini sangat bagus. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bahkan memproyeksikan untuk melakukan swasembada kambing dari Riau. Hal ini mengingat selama ini keperluan dan ketergantungan daging kambing di Riau sangat besar. Potensi pasarnya menjanjikan. Apalagi, selama ini, Riau selalu dijadikan pintu masuk perdagangan kambing ke luar negeri. Permintaan daging dari luar negeri terutama Malaysia dari Riau sangat besar. Skenarinya, harus diproyeksikan untuk swasembada kambing. 

Kegagalan proyek di Bandul karena pengawasan dan ilmu budidaya yang tidak begitu dipahami petani. selain itu, a petani yang melakukan proyek ini pun hanya beberapa saja dari masyarakat tempatan, malah banyak petani yang didatangkan dari daerah luar. Saat penulis berkunjung, tidak sedikit keluhan petani ternak kambing ini. Mereka mengaku bimbingan dari penyuluh sangat minim. Pakan yang tersedia juga tidak sesuai dengan pakan yang layak untuk ternak ini. (*)

   

 

selengkapnya......

PULAU PADANG PUSAT LISTRIK DI MERANTI

Direktur Utama PT RIC Rida K Liamsi melakukan Mou dengan PT PGN terkait pasokan gas ke Riau. Disaksikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan Dirjen BPMIGAS Evita Legowo. MoU ini sebelumnya berkat pertemuan BPMIGAS dan PT RIAU membincangkan pasokan gas

Pulau Padang di Kecamatan Merbau yang terdiri dari beberapa Desa, yakni Desa Tanjung Padang, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Bandul dan Desa Selat Akar, direncanakan akan dijadikan pusat energi listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana tersebut dituangkannya dalam visi dan misinya dalam membangun kabupaten berjuluk Tanah Jantan ini.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Msi mengatakan, daerah tersebut memiliki sumber energi listrik itu akan diserap dari potensi gas yang terdapat di Pulau Padang Kepulauan Meranti yang berseberangan dengan Kabupaten Siak.

"Sangat banyak sumber gas yang terdapat di Pulau Padang. Potensi tersebut nantinya sangat cocok di jadikan sebagai sumber energi listrik Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau PLTG," kata Bupati.

Dilanjutkan Bupati, saat ini kondisi ketersediaan listrik menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Terutama upaya pelayanan, baik itu pelayanan kepada masyarakat, investor dan lainnya. Saat ini PLN ranting Selatpanjang masih memperoleh subsidi dari Pemkab Kepulauan Meranti agar kebutuhan listrik di Selatpanjang terpenuhi. Namun nanti kedepan diharapkan tidak dilakukan subsidi lagi.

"Karena dengan potensi yang ada di Pulau Padang, diharapkan kondisi minimnya pelayanan listrik di Kepulauan Meranti bisa teratasi secara bertahap," sebut Irwan.

Ditambahkan Bupati, potensi gas yang terdapat di Pulau Padang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Diakui Bupati, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Energi Mega Persada atau EMP (eks PT Kondur) yang merupakan perusahaan yang mengeksploitasi minyak di sana.

"Pada dasarnya PT EMP siap membentu terhadap keinginan itu. Dengan dibuatnya menjadi sumber energi listrik nantinya, jika disesuaikan dengan ketersediaan sumber gas yang ada di sana, maka akan tercukupi ketersediaan listrik sekitar lebih kurang untuk tiga pulau di Kepulauan Meranti ini," jelas Irwan.

Sepengetahuan penulis, proyek listrik di Meranti masuk dalam proyeksi program PLN Riau Kepri, itu antara lain PLTU 2x7 MW Selatpanjang sekarang sudah ditangani PT. Bousted Maxitherm Indtrs, target opresi proyek ini pada 2010 akan selesai. Kemudian sewa PLTD MFO 1x6 MW di Selatpanjang, saat ini juga proses Pelelangan, rencana operasi ditargetkan tahun ini. Tapi tidak tahu seperti apa perkembangan proyek ini sekarang. Sementara mega proyek listri di Bengkalis yakni PLTD MFO 1x6 MW Bengkalis, yang masih proses pelelangan, Rdan PLTU 2x10 MW Bengkalis, PT. Modaco Enersys, maksimum operasi 2010 ini mungkin proyeknya di Pulau Padang. Pernah penulis langsung tanyakan Kepada Kabid listrik Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Riau Abdi Haro, terkait listrik di Pulau Padang ini, kendalanya saat itu adalah pembebasan lahan yang belum usai. Alasann ini sepengetahuan penulis tidak masuk akal, masalahnya masyarakat tempatan saat ini memang membutuhkan listrik dan kondisi lahan di wilayah Pulau Padang penulis piker sangat mudah untuk dikompromikan kepada masyarakat. Dengan komitmen Bupati baru ini, semoga proyek elektrifikasi listrik ini segera di selesaikan.

Apalagi, memang ada scenario mega proyek PLTU di Pulau Padang itu dikolaborasi dengan operasi PT Kondur Petrolium yang menghasilkan gas. Artinya jika gas dari perusahaan minyak yang beropresi diokondur itu dilakukan rencananya juga selain untuk membantu lifting juga untuk masyarakat. Kemungkinan besar mega proyek pembangunan listrik ini bisa dilakukan, sebab dalam agenda besar Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) untuk penyediaan gas akan diprioritaskan untuk perusahaan minyak yang melakukan ekplorasi. Jadi kalau rencana gas untuk lifting bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik masyarakat. Suatu ketika perusahaan tempat penulis bekerja PT Riau Invesment Corporation (RIC) pernah mendatangkan Dirjen BPMIGAS Elita Legowo untuk mempertanyakan pasokan gas ke Riau. Saat itu terungkat, BPMIGAS menyetujui scenario pemanfaatkan gas yang diperuntukkan lifting minyak juga dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Ini mengarahkan penggunaan gas yang dieksplorasi PT Kondur Petrolium untuk mengalokasikan untuk pemanfaatan listrik masyarakat. Semoga saja ini berhasil!

selengkapnya......

Membaca Peluang Ekonomi Kabupaten Meranti

(Menuju Kawasan Hinterland FTZ dan Transito Perdagangan)
 
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru, dibentuk berdasarkan UU No 12/2009. Merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, memiliki 5 kecamatan dengan luas mencapai 3.707.84 km2.

Kabupaten termuda ini, secara geografis, berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Melaka di dua negara yakni Malaysia dan Singapura, serta secara alamiah sudah menjadi daerah hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Tanjungbalai Karimun.

Posisi ini menjadikan peluang bagi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan potensi ekonominya ke depan. Sebagai garda terdepan untuk Provinsi Riau dalam membuat simpul ekonomi di kawasan pesisir.

Kabupaten Kepulauan Meranti bisa menjadi kabupaten yang memiliki peranan penting sebagai hinterland jalur strategis antara Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dijadikan FTZ di dua kota di Kepri yakni Batam dan Tanjungbalai Karimun, setidaknya menjadikan kawasan ini salah satu penunjang FTZ tersebut, apalagi kawasan ini bisa menghubungkan jalur darat perdagangan dari Pulau Sumatera dan Jawa.

Untuk mewujudkanya, dengan posisi strategis sebagai kawasan interkoneksi, maka ke depan perlu ditunjang infrastruktur perhubungan yang memadai.

Selain pelayaran, yang perlu disiapkan adalah jalur transportasi darat. Pengembangan infrastuktur jalan darat menjadi alternatif penting untuk membuka isolasi daerah dan pulau-pulau di Meranti.

Jika ini berhasil, maka akan terbuka juga interkoneksi jalan darat lintas provinsi antara Riau dan Kepulauan Riau. Jalan lintas provinsi dua kawasan ini memungkinkan untuk diwacanakan menjadi jalan nasional. Posisi yang strategis untuk membuka jalur lintas Riau dan Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Sebenarnya, Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau sudah mewacanakan untuk penyatuan Pulau Sumatera, melalui Meranti sebagai jalur penghubung antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Skenario untuk mempersatukan pulau ini sangat penting. Ini berdasarkan kondisi Meranti yang merupakan rangkaian pulau, dan satu-satunya jalan adalah menyatukan pulau,.

Setidaknya di Meranti dibutuhkan pembangunan infrastruktur jembatan dengan total panjang 15.100 meter. Dengan asumsi perlu lima jembatan penyeberangan. Di antaranya; jembatan Sungai Rawa-Meng-kikip, panjang 5.500 meter; jembatan Kampung Balak-Meranti Bunting, panjang 2.200 meter; jembatan Insit-Bantar, panjang 3.500 meter; jembatan Ketapang-Pelantai, panjang 600 meter; jembatan Ketamputih (Bengkalis)-Dakal, panjang 3.500 meter.

Selain itu, interkoneksi pulau antara Riau dan Kepulauan Riau juga sudah ada. Melalui Desa Tanjung Samak di Pulau Rangsang dengan Tanjungbalai Karimun. Kawasan ini bisa dijadikan jalur lintas provinsi. Letak dua kawasan ini dekat.

Bahkan jalur transportasi laut dua kawasan ini sudah lancar. Skenario untuk membuka simpul Meranti akan memberikan dampak yang besar. Pasalnya, Kepri, satu sisi sudah terbentuk sebagai daerah tujuan investasi. Berbagai industri menjamur di Batam, Balai Karimun dan daerah daerah hinterland lainnya di Kepri. Sedangkan Riau, merupakan daerah yang sangat kaya akan material untuk berbagai kebutuhan industri.

Tersedia berbagai industri minyak dan gas (migas) dan energi fosil lain seperti batu bara. Tidak hanya itu, material lain juga banyak, seperti minyak nabati olahan sawit, kertas, dan hasil kebun lain, seperti kelapa, karet dan lain lain.

Dibukanya akses dua daerah ini, akan membuka simpul ekonomi baru yang kuat dan terpadu. Investasi jangka panjang yang mungkin membuat daerah ini lebih gemilang. Apalagi, Riau dan Kepulauan Riau sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole) dan menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) untuk beragam kegiatan ekonomi.

Posisi penyatuan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk interkoneksi menjadi simpul kunci. Memanfatkan peluang strategis potensi Kepulauan Meranti sebagai daearah hinterlend, akan menunjang posisinya sebagai daerah transito perdagangan. Mungkin ini juga alasan bupati pertama Meranti, Irwan Nasir menasbihkan visi misi pembangunan Kabupaten Meranti ke depan, untuk mewujudkan sebagai pusat niaga.

Setidaknya selama ini yang terjadi, jalur keluar-masuknya barang-barang perdagangan dari Kepulauan dan penetrasi barang luar negeri, banyak yang beredar di Meranti. Sebaliknya barang-barang yang masuk dari Sumatera Barat, Medan dan lain-lain yang masuk ke Kepulauan Riau sebagian masuk melalui Meranti. Kawasan ini secara alamiah sudah terbentuk sebagai kawasan transito perdagangan dan secara strategis berada di hinterland FTZ kawasan industri.

Memang, posisinya sebagai kabupaten yang berada di jalur lintas antar negara, memiliki beragam sensitivitas. Satu sisi, untuk peredaran barang ilegal memang sangat mungkin terjadi. Tapi sisi lain, keuntungan di jalur strategis adalah mudahnya melakukan penetrasi penyebaran arus barang dengan pasar yang terbuka.

Dua sisi yang ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) di kawasan itu. Untuk itu berbagai strategi yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan adalah:

Pertama, menyiapkan SDM yang berdaya saing, yang mempu memanfaatkan potensi daerah dan mampu mengambil peluang untuk pemenuhan kebutuhan di kawasan industri. Kedua, mensinergikan pelaku usaha tempatan, agar menjadi enterprenuer yang lebih egaliter, mampu bersaing dengan produk luar serta mampu melakukan penetrasi usaha untuk kebutuhan pasar luar negeri dan daerah hinterland.

Ketiga, mampu mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi investasi di Kabupaten Meranti sebagai cara untuk akselerasi membuka isolasi dan jarak antara dua kawasan pertumbuhan ekonomi yakni Riau dan Kepulauan Riau.

Keempat, mampu mensinergikan peluang dan isu strategis posisi Kepulauan Meranti agar menjadi bagian kepentingan pembangunan ekonomi untuk kawasan Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Usaha yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memang tidak mudah.

Meskipun banyak potensi SDA yang belum tergarap, kondisi Kabupaten Meranti memang butuh pembenahan. Informasi yang dihimpun Balitbang Riau, dari data olahan tahun 2009, sekitar 26,56 persen infrastruktur jalan di Meranti yang baik, 8,22 persen kondisinya sedang, 41,87 persen mengalami kerusakan dan 23,35 persen mengalami rusak parah. Peta SDM, 41,78 persen tidak punya ijazah, 24,65 persen tamat SD, 14,22 persen tamat SLTP, 15,84 persen tamat SLTA, 1,93 persen, tamat D1-D3, 0,76 persen S1 dan 0,83 persen S2 dan S3. Kondisi penduduk, dari 45.559 jumlah rumah tangga, sekitar 15.876 atau sekitar 34,85 persen Rumah Tangga Miskin. Dan dari 73 desa dan kelurahan, 59 desa atau 80,82 persen kategori Desa Tertinggal.

Peta ini menggelitik kita, setidaknya selama ini, ketika isolasi pulau-pulau di Meranti masih sulit. Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti terkepung dengan keterbelakangan. Salah satu cara strategis adalah, mengupayakan, membuka jalur interkoneksi dan isolasi jalur darat.

Ini untuk mimpi Meranti, sebagai pulau jantan, daerah hinterland FTZ yang strategis, dan memimpikan sebagai kawasan transito dagang yang riuh dan ramai. Semoga.***

Suprapto, alumni Universitas Riau, asal Desa Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti. Juga pengelola Blog Bangasbersorak.blogspot.com

Saat ini aktif di Divisi Multimedia Riau Investment Corp (RIC). Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di Riau Pos, Kamis (23/9/2010).

selengkapnya......

Catatan Sejarah: Bupati Pertama Kabupaten Kepulauan Meranti

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di empat kabupaten dan kota di Riau mencatat sejarah yang tidak dilupakan. Salah satunya untuk pertama kali, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah suksesi demokratis berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Meranti, sebagai hakim pelaksanaan Pemilukada Meranti menetapkan, pasangan Irwan Nasir Masrul Kasmy menjadi bupati pertama, di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu. Irwan
(Foto: Bupati Meranti pertama: IRwan Nasir dan keluarga, doc pribadi)
yang dijagokan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Meraih 28. 086 atau 34,6 persen suara, mengalahkan kandidat lainnya.

Banyak harapan. Visi misi yang akan dibawa dua pemimpin adalah untuk menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul. Sementara misinya, melakukan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif. Menurunkan tingkat kemiskinan, melalui swasembada hasil tani, perikanan dan ternak, serta meningkatkan kualitas kesehatan, kulitas SDM, listrik dan Air bersih, dan lain-lain.
Visi misi yang diusung memang selaras dengan persoalan dasar daerah. Dari data Balitbang Prov Riau, tahun 2009, jumlah penduduk Meranti mencapai 216.329 orang, jumlah rumah tangga di Meranti mencapai 45.559 Rumah tangga, sekitar 34,85 persen merupakan rumah tangga miskin. Bahkan jumlah Desa yakni mencapai 73 Desa, sekitar 59 Desa atau 80,82 persen termasuk Desa tertinggal. Peta SDM di Meranti. Tidak punya Ijazah (41, 78 persen), SD/MI/Sederajat (24,65 persen), SLTP/MTS/Sederajat (14,22 persen), SMU/MA/SMK/ Sederajat (15,84 persen), D1/D2/D3 (1,93%), D4/S1 (0,76 persen), S2/S3 (0,83 persen). Ini persoalan besar, untuk dicarikan jalan keluar.
Infrastruktur (Jalan, air bersih, listrik: merupakan infrastuktur dasar masih menjadi masalah): Tingkat elektrifikasi listrik masih rendah. Sudah ada 27 pembangkit listrik, jumlah daya yang terpasang 17,620 yang operasi baru 6.877. Jumlah calon pelanggan mencapai 4.838 daftar tunggu yang belum berlistrik. Ini belum lagi dikaitkan persoalan biaya operasional listrik yang mahal, karena masih menggunakan BBM. Persoalan ini bisa dicarikan jalan keluar lain, Meranti merupakan daerah penghasil gas, yang dieksplorasi PT Kondur Petrolium, bergaining daerah perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan gas, sebagai energi yang lebih murah untuk masyarakat.
Kondisi jalan: Baik hanya sekitar 26,56 persen, sedang 8.22 persen, Rusak mencapai 41,87 persen dan rusak berat mencapai 23,35 persen. Menjadikan Meranti sebagai pusat niaga, hal yang harus dibenahi adalah dermaga, sebagai pintu keluar masuk barang. Tapi persoalanya, Pelabuhan umum di Meranti masih tercatat belum memadai, tidak ada pemisaha penumpang domestik dan internasional, Pelabuhan rakyat belum ada dan pelabuhan barang masih belum memadai.
Membangun Meranti kedepan, tidak hanya butuh kerja keras, tapi juga kesalehan pribadi untuk benar benar membangun kampung yang memang masih butuh banyak pembenahan. Tidak hanya mengekplorasi potensi yang sudah ada, memuat isu isu nasional untuk kepentingan daerah juga merupakan bagaian strategis untuk bisa dimanfaatkan membangun Meranti. Seperti yang dicanangkan Bupati baru-baru ini, penulis melihat ini kelihaian Bupati melihat potensi, salah satunya memperjuangkan kesejahteraan untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Meranti sangat berkepentingan, jumlah KAT di Meranti cukup besar. Perlu diperjuangkan, karena kantong kemiskinan terbesar juga pada komunitas ini.
Seperti disebutkan Bupati, KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar di sejumlah desa di lima kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka masih hidup terisolasi dan belum berbaur dengan masyarakat umum. Mereka masih hidup dengan pola serba tradisional dan tertinggal tak hanya dalam segi ekonomi menyangkut mata pencarian, melainkan juga dalam bidang pendidikan, kesehatan dan termasuk pula rumah layak huni.
Tiap tahun penganggaran dari pusat untuk KAT terus ada. Tahun 2009, alokasi dana APBN untuk dekonsentrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Riau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2007 anggaran pemerintah mencapai Rp 2,7 miliar, 2008 mencapai 2,3 miliar dan 2009 ini naik menjadi Rp 2,8 miliar lebih. Anggaran untuk pemberdayaan KAT seperti sertifikasi lahan, pembangunan ramah, pembuatan sarana air bersih dan beberapa kegiatan pembangunan lain.(Tapi realisasinya, wallauhua’lam).
Peran daerah untuk memperjuangkan sangat penting. Komunitas yang tersisa tersebut perlu diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidupnya. Tahun 2009, dari sekitar 11.988 populasi KAT di Riau yang belum diberdayakan sebanyak 8.719 populasi. Meranti, dulu masuk Bengkalis, tahun 2009 KAT di Bengkalis 5.516 populasi yang belum diberdayakan.

Baru-baru ini, penulis bersama Bapak Taslim Prawira, secara swadaya membantu masyarakat KAT yang masuk Islam di Desa Selat Akar, Merbau. Dengar cerita, untuk bantuan rumah, tahun ini, untuk suku Asli, katanya, akan dibantu, tapi untuk KAT baru dua, selebihnya untuk masyarakat miskin lain. Padahal mereka ini prioritas.

Terlepas dari itu, persoalan Meranti masih sangat besar, banyak lagi hal yang harus dibenahi. Semoga bupati terpilih, dirindhoi Allah dan mampu mengemban amanah yang mulia ini. Amin.(*) (Es beno, bangasbersorak)

selengkapnya......

Penerimaan CPNS Meranti, Eksodus Bakal Terjadi?

es beno (bangasbersorak)

Mungkin kali ini yang ramai menjadi pembicaraan berbagai kalangan di Meranti saat ini terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) priode tahun 2009. Sebab priode ini merupakan priode pertama pertama kali bagi Meranti melakukan rekrutmen tenaga struktural di daerahnya.


Memang pembicaraan tidak jauh-jauh disebabkan muncul pertanyaan apakan pada priode penerimaan tahun ini, pemerintah setempat yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan tim penerimaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan daerah. Tentu saja harapannya dua, memberi kesempatan kepada putra putri tempatan yang terbaik dan orang orang yang profesional dan berjiwa tulus untuk mengabdi. Untuk itu, agar harapan itu tercapai, maka perlu desakan agar penerimaan kali ini harus disterilkan dari kepentingan-kepentingan sepihak. Hilangkan unsur KKN yang masih membabi buta dan selalu terjadi dibanyak tempat. Sebab hal itu tidak ada gunanya.

Kita bisa menyaksikan dengan kasat mata, aparatur yang dipilih secara tidak adil sudah membuat banyak pihak kecewa. Sebab tidak mungkin cara penerimaan dengan pragmatis akan mendapatkan sumberdaya manusia dan aparatur yang terbaik. Tapi mungkin saja akan dihasilkan juga SDM dan aparatur yang pragmatis, sehinggga secara akumulatif menciptakan orang orang pelayan masyarakat yang tidak tulus. Tentu saja hal ini tidak kita harapkan.

Untuk itu, pada saja penerimaan kali ini menjadi cobaan untuk pimpinan Meranti dan aparat terbaru. Penerimaan CPNS mutlak harus dilakukan secara adil, tidak layak juga pada kesempatan penerimaan kali ini dijadikan momentum untuk cari kepentingan sesaat. Katakanlah untuk menaikan bergaining dari para elit, misalkan semacam didagangkan untuk kepentingan kepentingan tertentu.

Kita tidak mau juga dengar ada proses penerimaan dilakukan dengan cara-cara curang, sehingga secara tidak langsung menghilangkan kesempatan dan hak untuk orang orang terbaik untuk menjadi pengabdi di Meranti.

Sebab lain betapa pentingnya standarisasi secara independen untuk rekturmen CPNS Meranti ini didasarkan karena Meranti saat ini butuh aparatur yang siap majukan Meranti. Meranti tentu saja tidak butuh orang-orang yang hobi ”ngadem” dan ”terperam” di belakang meja. Meranti juga tidak butuh pegawai pemalas yang datang ke kantor lambat tapi pulang cepat. Tapi Meranti saat ini membutuhkan SDM yang cerdas dan kreatif yang bisa menyumbangkan pemikiran dan pengabdikan sepenuhnya untuk kemajuan Meranti.

Kita tidak mau apa yang sekarang kita saksikan, takutnya tidak hanya elit elit Meranti yang bermain. Elit elit dari daerah lain juga ikut menyusup untuk memasukkan anak anak dan saudaranya diterima melalui rekritmen kali ini. Mungki saja kita bisa saksikan akhir akhir ini, eksodus anak anak luar ke Meranti semakin intens, sebab pemikiranya sebagai kabupaten baru kesempatan penerimaan CPNS tentu semakin besar.

Ini juga mestinya dilihat secara lihai, kita tidak mau Meranti juga dijadikan tempat untuk penerimaan orang-orang yang tidak berguna, sehingga ketika dituntut lebih untuk memberi pelayanan di Meranti malah mereka ingin pindah dan mutasi lagi ke daerah asal.

Pendek kata, kita tidak mau penerimaan kali ini menjadi catatan hitam untuk Meranti, sebab kabupaten ini masih punya masa depan yang panjang, semoga. (*)


Pembagian Kuota CPNS Riau 2009
No Kabupaten dan Kota Jumlah
1 Pekanbaru 455
2 Bengkalis 700
3 Kampar 650
4 Rokan Hulu 654
5 Rokan Hilir 690
6 Indragiri Hulu 612
7 Indragiri Hilir 591
8 Kuantan Singingi 524
9 Pelalawan 634
10 Siak 616
11 Dumai 532
12 Kepulauan Meranti 506
13 Pemprov Riau 631
Jumlah 7.795
Sumber: BKD Riau 2009

selengkapnya......

Rencana Stategis Pembangunan di Meranti, Menuju Kabupaten Maju

Es beno (bangasbersorak)

Setelah Meranti pisah dari Bengkalis, hari hari kerisauan yang muncul adalah bagaimana nasib kabupaten baru ini kedepan. Mungkin saja hal itu muncul seketika melihat kabupaten ini belum sepenuhnya punya gizi yang cukup untuk melakukan pembangunan.



Meski memang, jalan untuk menuju roma tidak satu. Sebab Meranti tidaklah begitu miskin jika dibandingkan kabupaten lain di Indonesia. Sumberdaya alamnya masih bisa diandalkan.

Kita bisa bercermin dengan Gorontalo di Sulawesi dan Jembarana di Bali. Kedua daerah itu punya cerita yang berbeda, Gorontalo sebagai provinsi baru dulunya juga mayoritas penduduknya miskin. Tapi dengan keuletan pemimpinnya yang Gorontalo berubah, bahkan dikenal dunia sebagai penghasil jagung. PDRB daerahnya juga meningkat.

Begitu juga Jembarana mendapat apresiasi dari NGO internasional dengan kemampuan managerial kepemimpinan yang transparan dan pro rakyat. Meski pendapatan daerahnya kecil, urusan pelayanan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan menjadi bagian utaman. Kabuapaten ini juga mampu tumbuh ditengah kkemiskinan.

Kalau Meranti, mungkin nasibnya lebih baik. Daerah ini selama ratusan tahun sudah menjadi daerah transito perdagangan. Kalau saat ini sumber dana untuk pembangunan kurang, masih banyak cara untuk melakukan pembangunan dengan mencari dana baik dari APBN atau program pemerintah kabupaten induk.

Misalkan untuk proyek infrastruktur, masih bisa digesa dari anggaran yang tertuang dalam buku lintang Bengkalis. Proyek infrastruktur Meranti tentu tidak sedikit, banyak yang masih belum selesai dan perlu digesa sehingga saat kabupaten ini sudah mandiri, beban pembangunan masih bisa dilanjutkan untuk pembenahan infrastruktur yang lain.

Tentu saja ini bisa dilakukan, sebab saat ini masih ada perwakilan dewan yang berasal dari daerah pemilihan di Meranti yang masih duduk manis di rumah dewan Bengkalis. Pada merekalah harapan rakyat itu kita tuangkan.

Apalagi beberapa proyek nasional ada di Meranti, seperti rencana pembuatan dermaga penyeberangan roll-on roll of Kampung Balak Desa Tanjung Peranap di kecamatan Tebing Tinggi, proyek ini masuk dalam anggran APBN.

Jembatan roro ini menjadi pintu masuk mobilitas dan pembukaan akses Meranti lebih luas. Sebab kabuapaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan, akses menuju ke daerah saat ini hanya bisa ditempu melalui laut. Jadi wajar saja antar beberapa daerah masih jauh terisolasi sehingga pembangunan juga berjalan lambat.

Tentu saja yang sangat diharapkan, realisasinya bisa dilakukan. Jika pembangunan ini terialisasi, maka jalur penghubung antara ibukota provinsi dengan Kabupaten Kepaulauan Meranti dapat dijangkau dengan jalan darat. Tentu saja ini akan membawa multiplier effect untuk munculnya geliat ekonomi di akar rumput. Masyarakat dengan mudah bisa membawa beragam hasil bumi untuk dijual di pusat ibukota atau sebaliknya, ongkosnya pun dijamin lebih hemat.

Selain itu proyek nasional yang ada di Meranti adalah proyek elektrifikasi listrik. Meranti dan beberapa pulau terutama Pulau Padang mendapat mega proyek pembangunan pembangkit listrik. Jika ini dilakukan bisa untuk menggairahkan iklim investasi. Sebab Meranti masih kaya sumberdaya alam yang bisa dihasilkan untuk menggerakkan industri.

Proyek listrik yang masuk program PLN Riau Kepri itu antara lain PLTU 2x7 MW Selatpanjang sekarang sudah ditangani PT. Bousted Maxitherm Indtrs, target opresi proyek ini pada 2010 akan selesai. Kemudian sewa PLTD MFO 1x6 MW di Selatpanjang, saat ini juga proses Pelelangan, rencana operasi ditargetkan tahun ini. Tapi tidak tahu seperti apa perkembangan proyek ini sekarang. Sementara mega proyek listri di Bengkalis yakni PLTD MFO 1x6 MW Bengkalis, yang masih proses pelelangan, Rdan PLTU 2x10 MW Bengkalis, PT. Modaco Enersys, maksimum operasi 2010 ini mungkin proyeknya di Pulau Padang.

Sebab dari wacana yang muncul mega proyek PLTU di Pulau Padang itu dikolaborasi dengan operasi PT Kondur Petrolium yang menghasilkan gas. Artinya jika gas dari perusahaan minyak yang beropresi diokondur itu dilakukan rencananya juga selain untuk membantu lifting juga untuk masyarakat. Kemungkinan besar mega proyek pembangunan listrik ini bisa dilakukan, sebab dalam agenda besar Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) untuk penyediaan gas akan diprioritaskan untuk perusahaan minyak yang melakukan ekplorasi. Jadi kalau rencana gas untuk lifting bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik masyarakat.
Mungkin saja dua mega proyek pembukaan infrastruktur dan listrik ini menjadi angin segar untuk pertumbuhan Meranti menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Apalagi Meranti saat ini terkenal sebagai penghasil sagu terbesar. Kepala Disperindag Riau Herliyan Shaleh pernah mengenalkan dengan menteri Perindustrian Maria Elka Pangestu bahwa hasil sagu di Riau banyak diolah di Cirebon.
Dari luas tanaman sagu di Riau sudah mencapai 61 ribu hektare, sebagain besar dihasilkan dariu Meranti. Tapi pembudidayaan tanaman ini masih dilakukan masyarakat secara swadaya dan belum optimal.
Saat ini satu-satunya perusahaan yang tertarik mengembangkan sagu di Riau adalah PT National Timber and Forest Product (NTFP) dari kelompok Siak Raya Grup. Perusahaan ini akan merealisasikan HTI sagu di Riau. Kabarnya, PT NTFP merealisasikan HTI sagu untuk bahan baku pengganti pangan dan ethanol. Sejak 1994 silam, perusahaan itu sudah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dari Menteri Kehutanan RI. Bahkan pada 1995 sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Riau, untuk mengelola lahan sagu seluas 19.900 hektare di Selatpanjang.

Jadi jika terealisasi produksi sagu yang dihasilkan bisa mencapai 110 ton per hektare. Asumsi ini diperkirakan jika setiap tahun perusahaan itu bisa menebang sagu sebanyak 1.000 hektare. Ini bisa menjadi potensi untuk pengembangan investasi yang lebih besar.

Oh ya balik ke cerita rencana pembangunan dermaga Roro, ternyata Meranti punya ambisi untuk membuat sejumlah roro lain untuk menghubungkan antara pulau. Seperti antara Tebing Tinggi dengan Pulau Merbau seperti di Penyeberangan Semukut –Alai. Penyebarangan Pulau Merbau- Pulau Padang yakni dibangun pembangunan roro di Desa ketapang- Merantibunting serta Pulau Tebing Tinggi- Pulau Rangsang, serta usulan pembangunan dermaga penyeberangan ujung timur Pulau Tebing Tinggi yakni Desa Mengkikip menuju Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Siak dan Pulau Padang-Bengkalis.

Jika realisasi ini bisa dilakukan otomatis, kerisauan untuk bagaimana nasib Meranti kedepan tidak akan ada lagi. Sebab jika isolasi dibuka, semua mata akan terbuka untuk mengeksplorasi kekayaan sumberdaya alam di Meranti. Semua orang sekarang masih berharap, Meranti pasti bisa

selengkapnya......

Serpihan Cerita Perjuangan Meranti

es beno (bangasbersorak)
Beberapa tokoh Meranti mengatakan usulan pemekaran kabupaten kepulauan Meranti sudah bermula sejak puluhan tahun silam. Namun usulan itu lama kelamaan tidak tersampaikan, namun semangat itu kembali muncul saat 1999, mencuat setelah genderang otonomi daerah mulai menjadi ikon bariu dalam tata negara indonesia. Gerakan-gerakan pembentukan Meranti begitu masif, tapi usaha itu lunglai, baru puncak gerakan itu muncul kembalai sepanjang medio 2007 dan 2008.

Pada medio itu, geraan seakan mengakar. Aktivitas masyarakat beberapa kali seakan lumpuh. Massa beberapa sepakat turun ke jalan menyuarakan untuk segera pisah dari Bengkalis. Wacana pisah begitu menggelora, pekikannya sampai terdengar di rumah rakyat di Senayan.

Tapi beberapa kali pertemuan di tingkat legislatif di Jakarta, usulan pemekaran Meranti bolak balik menemukan jalan buntu. Namun jalan panjang itu kemudian berbuah manis, sekan mendapat angin segar setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran disepakati.

Massa di daerah sepertinya tidak pernah lelah, beberapa kali pekikan agar pisah dari Bengkalis terus menguat. Bahkan seperti detik detik mencekam, beberapa pekan di Selatpanjang, massa turun secara massif dan terus mendesak pembentukan kabupaten baru.

Tidak hanya itu, beberapa tokoh dan ratusan massa penggerak pembentukan Meranti merangsek ke Pekanbaru, ibukota provinsi Riau untuk menemui gubernur Riau dan menyuarakan melakukan diplomasi mendesak percepatan pengesahan RUU pemekaran kabupaten Meranti menjadi UU.

Tentu saja isu pemekaran saat itu, tidak hanya ramai di Selatpanjang. Saudara jauh Mandau juga melakukan berbagai gerakan untuk pisah dari Bengkalis. Dan mungkin saja isu pemekaran ini dinanti oleh daerah daerah lain di Indonesia.

Sepertinya, bagi sebagian tokoh Meranti, tidak ada alasan untuk kabupaten Bengkalis dan pemerintah menolak pemekaran. Persyaratan administratif daerah ini cukup terdiri dari empat kecamatan, berbeda dengan Mandau yang saat itu menuntut pemekaran tapi belum dinyatakan cukup secara administratif.

Dahulu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis pernah mereko¬mendasikan pemekaran daerah untuk Meranti. Bahkan Bupati Bengkalis, Syamsurizal pernah menjadi pengurus pembentukan Kabupaten Meranti.

Perjalanan terus berlalu, hingga sampailah momentum paling tepat untuk memunculkan gerakan pisah dari Meranti. Kala itu iklim politik di provinsi memanas, Gubernur dan Wakil gubernur Riau diisukan akan melakukan pertarungan terbuka saat Pilkada Gubernur. Wakil Gubernur Riau waktu itu, Wan Abu bakar merupakan anak jati asal Selatpanjang, dalam beberapa pernyataan politiknya juga mendukung Pemekaran Meranti.

Situasi berubah ketika Wan Abu bakar menyatakan diri tidak mencalonkan diri saat detik detik terakhir pedaftaran calon gubernur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Bahkan secara politis DPD I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau mendukung partai Golkar untuk koalisi mencalonkan Rusli Zainal.

Masa masa sempit itu, saat Wan Abubakar meminpin sebagai Plt Gubernur, karena gubernur incumben ikut suksesi. Berbagai situasi akhirnya bisa memaksa dan memunculkan gairah untuk mendesak pemekaran kepulauan kabupaten Meranti. Apalagi saat itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Chaidir juga secara politis mendukung pembentukan kepulauan kabupaten Meranti.

Setelah rekomendasi pembentukan kabupaten Meranti langsung dilakukan gubernur Riau dan Anggota DPRD Riau. Pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti nyaris tidak terbendung. Secara politis, desakan juga menguat dari beberapa politisi di Senayan, Jakarta.

Pendek cerita, penantian panjang akhirnya berakhir, sidang paripurna ke 17 tahun 2008 memastikan RUU Meranti disahkan menjadi UU Meranti. Gagap gempita kegempiran meluah diantara lama dan peliknya perjuanga. Kepastian muncul dan akhirnya tanggal 16 Januari 2009 disahkan UU nomor 12 tahun 2009 dan resmi berdiri kabupaten Kepulauan Meranti.

Perjuangan kemudian bergulir untuk membangun kanbupaten yang memiliki luas 3.707,84 km² jumlah penduduk 204.579 (2007) jumlah jiwa 55 jiwa/km², terdiri dari 5 kecamatan, 5 kelurahan dan 70 desa. Awalnya tarik ulur siapa yang akan memimpin Meranti berikutnya menjadi nuansa politis berbeda. Spekulasi politik kembali memanas, kabupaten, provinsi dan tokoh pembentuk kabupaten Meranti sama sama memasang kuda kuda untuk mengusulkan wakilnya. Masa masa itu sedikit penuh kecamuk, beberapa tokoh kecamatan malah membuat suasana panas ketika secara terbuka menolak bergabung dengan Meranti.

Suasana mereda, setelah secara resmi anak asal Pujut Syamsuar yang juga pernah berkhitmat di kabupaten Siak ditunjuk memimpin Meranti. Perlahan lahan, Syamsuar diterima masyarakat dari beragam kalangan, susul menyusul kemudian perayaan dan kenduri Meranti berpindah dari satu desa ke desa lain. Di sebalik itu masyarakat tetap berharap, kabupaten yang seumur jagung ini menjadi kabupaten yang penuh ”mawaddah warahmah” sesuai niat dan harapan semua kalangan untuk menjadi kabupaten yang lebih madani.

selengkapnya......